Ganti Menteri, Antara Kompromi dan Setengah Hati

BARISAN parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengkritisi keputusan Presiden Jokowi merombak kabinet saat masa kerja para menteri terbilang singkat. Yakni, 10 bulan. Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai keputusan presiden itu terlambat. Sebab, ekonomi Indonesia sudah memasuki masa keterpurukan. \"Harusnya reshuffle dilakukan beberapa waktu lalu,\" kata Fadli di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (12/8). Fadli menilai beberapa nama baru di jajaran kabinet kurang kapabel. Dia mengakui sosok Darmin Nasution dan Rizal Ramli memiliki kapasitas dan pengalaman. Namun, kapasitas itu tidak maksimal karena mereka berada di posisi yang tidak pas. \"Mereka hanya jadi Menko, tidak terkait proses teknis secara langsung,\" katanya. Fadli juga menyoroti masih ditetapkannya Yasonna Hamonangan Laoly sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia. Awalnya dia mengira reshuffle kabinet juga menyasar Yasonna. \"Dipertahankannya Yasonna ini menjadi bukti pemerintah masih ingin kegaduhan politik,\" tuturnya. Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai reshuffle kabinet kental nuansa kompromi. Muncul kesan, Jokowi setengah hati. \"Karena presiden sudah tidak tahan lagi dengan desakan dan tekanan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya,\" katanya. Reshuffle kabinet yang kompromistis itu terlihat pada pergantian Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto oleh Pramono Anung. Juga, pergantian Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago ke Sofyan Djalil. \"Andi dan Andrinof yang dikenal sebagai orang dekat dan sosok kepercayaan Jokowi, sepertinya, diminta mengalah,\" ujarnya. Dengan kompromi itu, kata Bambang, Jokowi berharap tidak ada lagi rongrongan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya. \"Dengan Pramono Anung menjabat sekretaris kabinet, presiden berharap kader-kader PDIP berhenti menekannya,\" kata Bambang. KIH TEPIS ALASAN POLITIS   Sementara parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengapresiasi reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi. Gabungan parpol yang memiliki kader di jajaran kabinet itu menganggap reshuffle dilakukan pada momen yang tepat. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan, dari komposisi menteri yang di-reshuffle, sebagian besar menyentuh sektor ekonomi yang memang merosot. Karena itu, keputusan Presiden Jokowi adalah ikhtiar yang tepat untuk mengatasi masalah. \"Saya pikir momentumnya pas. Ini kan baru setahun. Kita berharap dampak positifinya lebih merata,\" ujar anggota Fraksi PKB di DPR itu. Apresiasi juga datang dari Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dossy Iskandar Prasetyo. Menurut dia, reshuffle kabinet adalah keputusan tepat karena presiden bisa menentukan figur yang berpengalaman demi membenahi sektor ekonomi yang tengah menurun. \"Presiden menjawab apa yang menjadi keresahan ekonomi,\" kata Dossy. Seperti diketahui, dari lima menteri baru yang dilantik, tiga di antaranya merupakan menteri koordinator. Mereka adalah Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo. Dua menteri lainnya adalah Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menggantikan Rachmat Gobel dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago. Sekaligus dilantik pula kemarin, Sekkab Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto. Di antara mereka yang diganti, dua diantaranya sebelumnya dikenal sebagai bagian dari tim sukses Jokowi-JK dari unsur relawan. Yaitu, Andi Widjajanto dan Andrinof Chaniago. Sebagai gantinya, masuk Luhut Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf kepresidenan. Dari unsur partai, satu menteri dengan latar belakang Partai Nasdem, Tedjo Edhy, terlempar. Sebagai gantinya, masuk Pramono Anung yang notabene merupakan mantan sekjen PDIP. Masuknya Pram -sapaan akrab Pramono Anung- praktis menambah daftar politisi PDIP yang masuk ke kabinet. Telah masuk lebih dulu Menko PMK Puan Maharani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkop UKM AA Gede Ngurah Pusapayoga. (bay/aph/c10/ca)

Sumber: